Dishub Pandeglang diduga Telah Lakukan Korporasi Terkait Lelang Parkir ditepi Jalan

PETIRNEWS | PANDEGLANG - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan merupakan infrastruktur transportasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Tidak hanya sebagai sarana pergerakan, jalan juga menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan jalan harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pengguna.

Akhmad Rizky, seorang Aktivis Sosial Kemasyarakatan di Banten, menegaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dijelaskan bahwa ruang jalan adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Ruang ini mencakup area yang digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda, dan kendaraan darurat. Penetapan ruang jalan yang jelas dan teratur sangat penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi bagi semua pengguna.

“Dari segi teknis, fungsi ruang jalan di tepi jalan sangat krusial. Ruang ini tidak hanya menyediakan tempat bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda, tetapi juga memberikan akses bagi kendaraan darurat yang memerlukan jalur cepat dalam situasi mendesak. Jika ruang jalan tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan penurunan keselamatan bagi semua pengguna jalan,” ujar Rizky.

Rizky juga menjelaskan bahwa pengelolaan ruang jalan harus mempertimbangkan aspek sosial, termasuk kepentingan umum dan aksesibilitas. Ruang jalan bukan sekadar area fisik, tetapi bagian integral dari kehidupan masyarakat yang harus dilindungi dan dipertahankan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Aksesibilitas yang baik juga penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua pengguna jalan.

Lebih lanjut, Rizky menyoroti peran penting pemerintah dalam pengelolaan ruang jalan di tepi jalan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan ruang tersebut untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas publik, pengembangan infrastruktur, serta penyelenggaraan kegiatan sosial yang dapat mempererat hubungan antarwarga. Pemerintah daerah juga berperan dalam pengaturan parkir, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya guna menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan nyaman bagi masyarakat.

Bisakah Parkir di Tepi Jalan Dikelola oleh Pihak Swasta?

Terkait wacana pelelangan parkir di tepi jalan, Rizky menjelaskan bahwa ruang jalan yang dapat dilelang adalah ruang yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti area privat atau ruang jalan yang tidak terhubung dengan jaringan jalan umum. Selain itu, ruang jalan yang telah mengalami perubahan fungsi juga dapat menjadi objek lelang, misalnya yang telah dialihkan menjadi ruang terbuka hijau atau fasilitas umum lainnya.

Namun, Rizky menekankan bahwa dalam proses pelelangan ruang jalan, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Fungsi jalan sebagai infrastruktur transportasi tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

“Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang mengganggu fungsi jalan memiliki konsekuensi serius,” pungkas Rizky. (Red)