Nasib THL Kota Tangerang Dipertanyakan, Dr. Bahru Naviza : ini Jelas Terlihat Pelanggaran Keadilan yang Nyata

PETIRNEWS | TANGERANG - Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Tangerang kembali turun ke jalan untuk memperjuangkan hak mereka yang dirampas. Demonstrasi yang telah berlangsung dua kali, di Gedung Cisadane dan Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak adil.

Tokoh masyarakat sekaligus pengamat hukum, Dr. Bahru Navizha, SH., MH, memberikan pernyataan yang lebih tegas. Ia menyoroti ketidakadilan sistemik yang dirasakan para THL, yang sudah lama mengabdi namun kini harus menerima kenyataan pahit tidak lolos seleksi PPPK penuh waktu.

Bahru Navizha: "Pengabdian Puluhan Tahun Dibayar dengan Ketidakadilan!"

"Kebijakan ini benar-benar mencederai rasa keadilan! Teman-teman THL sudah bertahun-tahun bekerja, bahkan ada yang lebih dari satu dekade, tetapi sekarang mereka diabaikan begitu saja. Ini bukan hanya soal kuota, ini soal penghargaan terhadap pengabdian manusia!" seru Dr. Bahru dengan nada tegas. Kamis (9/01).

Kritik Tajam Terhadap Kebijakan Kuota
Menurut Dr. Bahru, keputusan pemerintah menetapkan kuota hanya tujuh posisi untuk PPPK penuh waktu adalah sebuah ironi yang tidak dapat diterima. Dengan jumlah THL yang mencapai ratusan dan beban kerja yang semakin kompleks, kebijakan ini menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah.

"Jika analisis jabatan dilakukan dengan benar, harusnya pemerintah tahu jumlah kebutuhan sebenarnya. Ini bukan soal angka di atas kertas, ini soal nyawa dan masa depan keluarga para THL!" tegasnya.

Dua Aksi Besar di Kota Tangerang
Demonstrasi pertama dilakukan di Gedung Cisadane, di mana para THL menyampaikan aspirasi mereka dengan damai namun penuh emosi. Aksi kedua berlangsung lebih besar di Gedung Puspem Kota Tangerang, dengan massa yang semakin banyak dan tuntutan yang semakin keras.

THL dari berbagai instansi, seperti Kesbangpol, BPBD, Dishub, hingga THL tingkat Kecamatan, bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan PPPK paruh waktu. Mereka menuntut pengangkatan penuh waktu sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi mereka selama bertahun-tahun.

Pesan Tegas untuk Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat Dr. Bahru tidak hanya meminta perhatian Pemerintah Kota Tangerang, tetapi juga Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

"Saya mendesak Wali Kota Tangerang, Gubernur Banten, bahkan pemerintah pusat untuk segera turun tangan. Jika kebijakan ini terus dibiarkan, maka kita sedang menciptakan generasi baru pekerja yang hidup dalam ketidakpastian dan tanpa penghargaan!"

Penolakan Terhadap PPPK Paruh Waktu
Salah satu isu utama yang disoroti oleh Dr. Bahru dan para THL adalah kebijakan PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dianggap tidak manusiawi, mengingat beban kerja yang diemban oleh para THL selama ini jauh melebihi ekspektasi seorang pegawai paruh waktu.

"PPPK paruh waktu ini seperti menghina perjuangan mereka. Kalau pemerintah tidak mampu memberikan status penuh waktu, lebih baik jangan membuat kebijakan setengah hati!" ujar Dr. Bahru dengan nada tajam.

Harapan untuk Perubahan yang Nyata
Dr. Bahru menegaskan bahwa perjuangan para THL ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang keadilan yang lebih besar bagi seluruh pekerja di Indonesia. Ia menutup dengan pesan yang menggugah:

"Pemerintah harus sadar bahwa tanpa THL, layanan publik akan lumpuh. Sudah waktunya pemerintah menghentikan praktik-praktik yang merendahkan martabat pekerja. Ini adalah ujian bagi kita semua, apakah kita benar-benar bangsa yang menghargai kerja keras dan pengabdian?"

Aksi ini menjadi momen penting untuk menyuarakan keadilan bagi para pekerja di pemerintahan. 

Jika tidak ada tindakan nyata, isu ini bisa menjadi bom waktu yang memengaruhi stabilitas sosial dan politik di Kota Tangerang dan daerah lainnya. (Red)