Viral...! BP Tipikor RI Dukung Penuh Pemerintah Tumpas Mafia Tanah, Dorong Pemanfaatan Lahan Negara untuk Rakyat

PETIRNEWS | Jakarta – Ketua Umum Badan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (BP Tipikor RI), Dr. Bahru Navizha, MM., MH., menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menumpas mafia tanah yang selama ini menjadi polemik dalam urusan agraria di tanah air. Menurut Bahru, BP Tipikor siap bekerja keras untuk memastikan tanah milik negara yang tidak produktif bisa dikelola oleh rakyat demi kesejahteraan bersama.

Pernyataan ini disampaikan Bahru Navizha pada Jumat (4/10/2024) di depan Tugu Monas, Jakarta, saat meninjau persiapan perayaan HUT TNI. Ia menyoroti maraknya persoalan terkait mafia tanah yang sering kali menyebabkan sengketa agraria di berbagai wilayah. Kasus-kasus ini kerap menimbulkan kerugian bagi warga yang memiliki hak atas tanah secara sah, namun harus menghadapi perselisihan akibat ulah oknum mafia tanah yang tak bertanggung jawab.

"Sudah banyak keluhan dari warga yang lahannya tiba-tiba beralih kepemilikan tanpa adanya transaksi yang sah terlebih dahulu. Mereka adalah korban dari permainan mafia tanah yang memanfaatkan celah hukum untuk merebut tanah warga," ujar Bahru dengan tegas. 

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi ini, terutama bagi warga yang kehilangan hak atas tanah warisan mereka, padahal secara legal mereka adalah pemilik sah.

Bahru menegaskan bahwa BP Tipikor akan menjadikan masalah mafia tanah sebagai salah satu fokus utama dalam kinerjanya ke depan. Lembaga ini akan bekerja sama dengan pemerintah dan aparat hukum untuk membongkar praktik-praktik mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat. 

"Ini adalah komitmen kami, karena tanah adalah sumber kehidupan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada mafia yang merampas hak rakyat atas tanah mereka," ujarnya dengan nada geram.

Salah satu fenomena yang disorot oleh BP Tipikor adalah banyaknya lahan tidur yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan, namun tidak dimanfaatkan secara produktif. Bahru Navizha menilai bahwa lahan-lahan ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung perekonomian lokal. 

"Lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan seharusnya bisa digunakan oleh warga, agar mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka. Sayang sekali jika tanah hanya dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan yang jelas," kata Bahru.

Lebih lanjut, Bahru juga menekankan bahwa mafia tanah tidak hanya menyebabkan sengketa lahan di kalangan masyarakat, tetapi juga menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menumpas praktik-praktik mafia tanah. 

"Jika kita bisa menyingkirkan mafia tanah, kita bisa mendorong pemanfaatan tanah untuk kepentingan yang lebih besar. Tanah milik negara yang tidak produktif bisa dimanfaatkan oleh rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus mafia tanah telah menjadi isu serius di Indonesia. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk memberantas praktik-praktik ini, namun tantangannya masih cukup besar. BP Tipikor, di bawah kepemimpinan Bahru Navizha, bertekad untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya ini. Dengan pendekatan yang tegas dan kolaboratif, mereka berharap bisa meminimalisir bahkan mengakhiri masalah mafia tanah di Indonesia.

Kasus-kasus sengketa lahan yang ditangani BP Tipikor selama ini sebagian besar disebabkan oleh tindakan oknum yang bermain di balik layar, mempermainkan status kepemilikan tanah tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Situasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan.

Di akhir pernyataannya, Bahru Navizha menutup dengan harapan besar agar semua pihak, termasuk aparat hukum, pengusaha, dan masyarakat, bisa bersama-sama menciptakan kondisi agraria yang lebih adil. 

"Masa depan pembangunan kita sangat tergantung pada bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada, terutama tanah. Kita harus berjuang agar tanah ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal," tutupnya dengan penuh semangat.

Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan masalah mafia tanah bisa segera teratasi dan lahan-lahan negara yang tidak produktif bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih efektif  demi kesejahteraan bersama. (Red)